Sipisopok

Bagi kamu yang pernah membaca Novel Milea dan Dilan, tentu nama Pidi Baiq tak asing lagi. Kamu mungkin juga terkagum-kagum oleh gaya kocak Kang Pidiq ketika merangkai kalimat cintanya dalam novel Dilan. Sederhana tapi memikat. "Aku tidak punya kepentingan apa-apa. Aku tidak mau datang ke Jakarta tapi mereka yang akhirnya datang ke sini," kata Pidi Baiq terkekeh-kekeh. Asap rokok dari lubang hidungnya pun berembus keluar. Itulah awal perbicangan saya dengan dengan Pidi Baiq, di markas grup motor Excalt to Creativity (XTC). Markas itu terletak di Jalan Ambon, Kota Bandung. Dari percakapan inilah terungkap alasan mengapa dia menolak 'pinangan' beberapa produser film ternama di Jakarta untuk memfilmkan karya-karyanya. Menurut lelaki yang biasa disapa ayah ini, alasan mengapa dia menolak tawaran-tawaran adalah karena tak mau karyanya berbeda dengan hasil nantinya dalam skenario film.

Sekumpulan anak muda bersenda-gurau di bawah remang malam di Kafe Panas Dalam, Jalan Ambon, Kota Bandung Kamis malam lalu. Tak jauh dari mereka, puluhan motor berbagai merek berjejer rapi. Di depan kafe terdapat sebuah panggung mini. Berapa malam sebelumnya, sejumlah artis dan band papan atas telah manggung di tempat ini. Di tempat inilah para anak muda dan pecinta motor berkumpul. Mereka dikenal sebagai klub Excalt to Creativity (XTC), sebuah organisasi masyarakat bekas geng motor pernah ditakuti beberapa tahun lalu di Kota Bandung. Sebuah rumah berukuran sedang bercat putih, tepatnya di sebelah Kafe Panas Dalam dijadikan markas besar XTC.

foto merdeka.com Ketika menyatakan pencalonannya sebagai Gubenur DKI Jakarta di Pilgub 2017, banyak yang tak terkejut dengan pilihan Ahmad Dhani Prasetyo. Artis tampil di panggung politik Indonesia memang tak asing lagi. Toh banyak artis seperti dia yang bermodal popularitas sudah bisa menjadi figur publik di perpolitikan Indonesia. Entah menjadi birokrat maupun anggota legislastif. Tapi bukan Ahmad Dhani namanya kalau tak menimbulkan kontroversi. Ciutan-ciutan Twitternya kerap membuat publik terheran-heran dan bahkan tak sedikitnya yang mencacinya degan beragam komentar.

foto merdeka.com Buku tentang Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama 'Ahok Pemimpin Bajingan' terbit beberapa waktu lalu. Buku yang ditulis  Maksimus Ramses Lalongkoe dan Syaefurrahman Al-Banjary ini mengulas perjalanan politik Ahok dan sosok kepemimpinannya yang tak kenal kompromi, tegas dan kadang dinilai menabrak aturan. Menurut penulis buku, hal itu dilakukan Ahok ketika menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, anggota DPR RI dan gunernur DKI Jakarta.

Seorang teman Facebook di ibu kota pagi ini menulis sebuah tautan yang cukup nyentrik. "Enak yah, jadi PNS. Masuk Senin-Jumat, Sabtu-Minggu ikut senam," tulisnya di laman beranda. Ragam tanggapan puncul. Salah seorang facebookers menulis di laman komentar, "Gimana hasil tes kemarin yah?" Siapa sih yang tak ingin jadi PNS di DKI Jakarta? Tahun 2015 lalu misalnya, Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) mewacanakan kenaikan gaji PNS sebesar Rp 13 hinga Rp 70 juta untuk menggenjotkan kinerja para pegawai. Dan usulan ini sudah disetujui Menpan RB Yuddy Chrisnandi melihat PAD DKI sebesar Rp 73 triliun dan belanja pegawai hanya 24 persen dari APBD.

Kasus rekening gendut dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjegal Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri tahun lalu. Padahal, BG yang merupakan calon tunggal dan telah lolos fit and proper test di DPR hanya menunggu waktu untuk dilantik oleh Presiden Jokowi. Penolakan kuat masyarakat yang membela KPK kala itu menjadi pertimbangan Jokowi untuk membatalkan pelantikan BG. Tak lama kemudian, Jokowi akhirnya menunjuk Jenderal Badrodin Haiti untuk menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara.

Suasana sepi begitu terasa ketika memasuki Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Tangerang Selatan Sabtu pekan lalu. Daun-daun pohon yang gugur memenuhi areal pemakaman. Makam-makam itu ditata rapi. Di atasnya terdapat topi baja putih milik para pahlawan. Di Taman Makam Pahlawan ini berbaring abadi jasad ke-48 pasukan Barisan Keamanan Rakyat (BKR) dan taruna muda dari Akademi Militer (Militaire Academie) Tangerang dibawah pimpinan Mayor Daan Mogot. Ketika gugur, Mayor Daan Mogot baru berusia 17 tahun dan sedang melaksanakan tugas di Desa Lengkong, Tangerang Selatan. Peristiwa memilukan itu dikenal dengan sebutan Tragedi Lengkong.

Kehidupan di daerah perbatasan terus disoroti dalam pemerintahan Jokowi-JK. Pola pembangunan dari daerah pesisir diharapkan menjadi awal akan adanya perhatian pada daerah yang terisolir dan terluar. Setidaknya hal itu sudah mulai digalakan di paruh tahun kedua kepemimpinan mereka. Dari sekian daerah perbatasan yang masih jauh dari kata maju, daerah perbatasan di NTT juga tak kalah miris. Hal itulah yang dialami masyarakat di Desa Dusun Nelu, Desa Sunbaki, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Sudah lebih kurang dua tahun, Thomas Siki (37) 'memarkirkan' televisi LG 24 inch di atas meja penuh debu. Cukup lama televisi itu tak mengeluarkan gambar dan bunyi. Padahal, cuma televisi itu satu-satunya hiburan masyarakat di Dusun Nelu. Di dusun yang dihuni 54 kepala keluarga (KK) itu, cuma ada satu televisi. Itupun hasil hibah dari pemerintah. Tapi, punya televisi saja tidak cukup. Agar bisa menyala dibutuhkan genset berkapasitas 80

Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi orbolan warung kopi hingga topik diskusi dua bulan belakangan ini. Publik dibuat geger, sebab lambang dan atribut PKI beredar luas. Ujungnya, TNI dan Polri pun gencar melakukan sweeping. Semua hal yang berbau PKI dilucuti, bahkan beberapa orang yang terang-terangan menggunakan kaos palu arit digelandang ke kantor polisi. Selain itu, beberapa kali diskusi buku seputar peristiwa 65 di kawasan Jakarta Pusat dilarang dengan alasan tertentu. Di tengah situasi yang tak enak ini, pemerintah menggagas Simposium Nasional di Hotel Aryaduta selama tiga hari berturut-turut (18-20 April 2016). Presiden Jokowi menunjuk Menkopolhukam Luhut Bisar Pandjaitan untuk memimpin simposium. Semua pihak yang terlibat dalam peristiwa 65 diundang untuk memberikan kesaksian. Jenderal purnawiraman ini berjanji akan menuntaskan masalah 65 dalam pidato pembuka simpsosium. "Tragedi ini sebagai pintu masuk menyelesaikan lain. Saya undang Agus (Gubernur Lemhanas) ke ka

  Persoalan 65 masih menjadi perdebatan panjang. Selepas Simposium Nasional diadakan di Hotel Aryaduta beberapa waktu lalu, giliran para purnawirawan menggelar simposium serupa. Agendanya jelas, mereka menolak meminta maaf kepada PKI.  Ketua Simposium Nasional Anti-PKI, Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, keberatan dan menolak hasil simposium jika pemerintah dan TNI dipermasalahkan dalam peristiwa 65. Menurut dia, peristiwa 65 adalah konflik horizontal, korbannya adalah kedua belah pihak. Adapun menurut Kiki, operasi militer kala itu disebut sebagai upaya penyelamatan untuk mencegah korban lebih banyak dari kedua belah pihak.